Skip to main content

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah dan Fungsinya

Infodasar.com-Sebelum beralih ke diskusi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian manajemen sekolah untuk membantu kita memahami konsep manajemen berbasis sekolah secara keseluruhan dan baik. 

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris "Manajemen" yang berarti manajemen, tata kelola, manajemen, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, kata ini didefinisikan sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara atau proses yang efisien dan efektif dimana pelaksanaan tujuan tertentu diadakan dan diawasi. Manajemen juga berarti keterampilan dan kemampuan untuk mendapatkan hasil melalui kegiatan dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kata berbasis adalah kata dasar dari kata dasar yang berarti basis, basis atau basis. Sementara sekolah adalah salah satu lembaga manusia yang paling penting di mana pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Lembaga ini mengajarkan siswa untuk membaca, menulis, dan keterampilan dasar lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
MBS

Dengan demikian dapat ditekankan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah proses yang dilakukan bagaimana merencanakan, membuat keputusan, mengatur, mengendalikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui orang lain atau bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan di lembaga sekolah. Ada beberapa istilah yang terkait dengan manajemen berbasis sekolah, yaitu; manajemen berbasis sekolah atau pengambilan keputusan dan manajemen berbasis sekolah. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika orang mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan komunitas lokal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa pendidikan dilakukan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui partisipasi dalam administrasi dan kontrol kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Dalam sistem MBS, sekolah dituntut untuk secara independen mengeksplorasi, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan menjelaskan pemberdayaan sumber daya, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Bukti empiris dari lemahnya pola lama pengelolaan pendidikan nasional dan pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logis bagi manajemen pendidikan di Indonesia adalah perlunya beradaptasi dari pola lama pengelolaan pendidikan ke pola baru pendidikan. manajemen pendidikan masa depan yang bernuansa otonomi dan lebih demokratis.

Pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, manajemen sekolah lebih terdesentralisasi, perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri sekolah daripada yang diatur dari luar sekolah, peraturan pendidikan lebih sederhana, peran pusat bergeser dari mengendalikan ke pengaruh dan dari mengarahkan ke memfasilitasi.
Otonomi dapat diartikan sebagai otoritas / independensi, yaitu independensi dalam mengatur dan mengelola diri sendiri, dan mandiri / tidak tergantung. Istilah otonomi juga sama dengan istilah "mandiri", misalnya swasembada, manajemen diri, pembiayaan sendiri, wirausaha. Jadi otonomi sekolah adalah wewenang sekolah untuk mengatur dan mengelola kepentingan penghuni sekolah sesuai dengan inisiatif mereka sendiri berdasarkan aspirasi penghuni sekolah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja independensi yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan terbaik, kemampuan untuk mendemokratisasi / menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara terbaik untuk mengimplementasikan, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, kemampuan untuk memecahkan masalah sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan untuk bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Konsep dasar manajemen berbasis sekolah adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari kantor pusat / daerah / kabupaten ke tingkat sekolah, di mana dengan pengalihan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat sekolah, sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat, dengan kata lain sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, dengan tersedianya program sekolah yang relevan, diharapkan sekolah akan dapat mengeksplorasi partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan sekolah, sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap sekolah. Manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah alternatif baru dalam manajemen pendidikan yang lebih menekankan kemandirian dan kreativitas. Dan indikator keberhasilan MPBS memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, dan manajemen, yang berbasis di tingkat sekolah. 

Dalam rangka penerapan manajemen sekolah, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan:
1. Sekolah dituntut untuk dapat menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah.
2. Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang merupakan prioritas nasional dan merumuskan pelaksanaan MBS. Tetapi sekolah menggambarkannya sesuai dengan potensi dan lingkungan sekolah.
3. Perlu membentuk dewan sekolah.
4. MBS menuntut perubahan dalam perilaku kepala sekolah, guru dan administrator sekolah, guru dan staf administrasi untuk menjadi lebih profesional dan manajerial dalam operasi sekolah.
5. Dalam meningkatkan profesionalisme dan keterampilan manajemen terkait pelatihan SBM perlu diadakan dalam konteks pengembangan profesional dan mengoreksi SBM.
6. Efektivitas MBS dapat dilihat sebagai indikator sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, manajemen sumber daya manusia dan administrasi.

Yang perlu diperhatikan juga dalam penerapan manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan komponen sekolah itu sendiri, yaitu; program kurikulum dan pengajaran, tenaga kependidikan, siswa, keuangan, fasilitas dan infrastruktur pendidikan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen layanan khusus lembaga pendidikan. 
Demikian juga dalam penerapan manajemen dasar sekolah (MBS), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk:
1. Kesamaan persepsi
2. Kejelasan koridor kebijaksanaan
3. Ubah pola hubungan sub-ordinasi menjadi kemitraan
4. Perubahan sikap dan perilaku
5. Deregulasi
6. Transparansi dan akuntabilitas. 

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa manajemen berbasis sekolah akan membawa dinamika baru dalam manajemen sekolah yang secara signifikan berbeda dari pola terpusat yang lama.

Manajemen Basis Sekolah adalah terjemahan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang manajemen sekolah dengan kekuatan kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah yang mencakup guru, orang tua siswa dan masyarakat. SBM mengubah sistem pengambilan keputusan dengan mentransfer wewenang dalam pengambilan keputusan dari manajemen ke setiap kelompok pemangku kepentingan di tingkat lokal.
Pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana anggota sekolah (guru, siswa, karyawan, orang tua, tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan sekolah. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa jika seseorang terlibat (berpartisipasi) dalam mengambil keputusan, maka orang yang bersangkutan akan memiliki rasa memiliki terhadap keputusan tersebut, sehingga orang yang bersangkutan juga akan sepenuhnya bertanggung jawab dan berdedikasi untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya: semakin besar tingkat partisipasi, semakin besar rasa memiliki: semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa tanggung jawab: dan semakin besar rasa tanggung jawab, semakin besar dedikasi.

Dengan penjelasan di atas, sekolah memiliki otoritas (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan) target peningkatan kualitas, menyiapkan rencana peningkatan kualitas, mengimplementasikan rencana peningkatan kualitas, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas) serta partisipasi kelompok dengan minat di sekolah. Jadi, sekolah adalah unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedangkan unit di atasnya (dinas pendidikan kabupaten / kota, dinas pendidikan provinsi) adalah unit pendukung dan pelayan sekolah, khususnya dalam mengelola peningkatan kualitas. Dengan konsep MBS, diharapkan sekolah dapat melakukan peningkatan berkelanjutan yang berkualitas dan memiliki kemandirian sehingga lebih akuntabel.

Paradigma Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Paradigma konsep SBM memiliki pandangan multidimensi, baik dari segi dimensi politik, pendidikan, administrasi dan keuangan. Dilihat dari dimensi politik, konsep MBS memiliki 4 aspek, yaitu:
1. Perwujudan nilai sosial
2. Sumber kekuatan politik
3. Naik kekuatan pengujian
4. Senjata politik.

SBM dalam banyak hal memiliki pengaruh positif dalam: (a) meningkatkan dan meningkatkan pendidikan, (b) efisiensi, (c) mencapai tujuan politik, dan (d) menciptakan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh pendidikan. Indonesia sebagai negara majemuk perlu memperhitungkan berbagai variabel dalam penerapan konsep MBS sehingga implementasinya mencapai efisiensi dan efektifitas yang diinginkan.

Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah

Penerbitan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin memperjelas dasar hukum untuk fungsi manajemen yang didesentralisasi. Mulai dari semua peraturan dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan otonomi sekolah, Anda diharapkan mengidentifikasi tugas dan fungsi sekolah dengan jelas di era otonomi saat ini. Wohlstetter dan Mohrman, et al. (1997) mengemukakan bahwa ada empat hal penting yang terpusat atau kewenangan yang diberikan kepada sekolah. Pertama, kekuatan (power) untuk mengambil keputusan. Kedua, pengetahuan dan keterampilan, termasuk membuat keputusan yang baik dan mengelolanya secara profesional. Ketiga, informasi yang dibutuhkan oleh sekolah untuk mengambil keputusan, awalnya informasi tersebut harus dikirim ke pusat untuk pengambilan keputusan di tingkat pusat, sekarang sekolah mengumpulkan informasi terutama untuk dipertimbangkan dalam manajemen sekolah yang bersangkutan. Keempat, penghargaan untuk prestasi, yang harus ditangani oleh masing-masing sekolah. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kesetaraan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui kebebasan untuk mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan kualitas dapat diperoleh melalui partisipasi orang tua di sekolah, fleksibilitas dalam mengelola sekolah dan ruang kelas, meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif. Sementara peningkatan ekuitas diperoleh melalui peningkatan partisipasi publik yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa, di mana otonomi dalam manajemen pendidikan adalah potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan.

Fungsi manajemen terdesentralisasi menurut UU No. 20 tahun 2003, UU No. 14 tahun 2005, dan peraturan adalah:

Perencanaan dan Evaluasi

Dalam hal ini sekolah diberikan wewenang untuk merencanakan sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Kemudian sekolah perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan kualitas yang menjadi dasar untuk membuat rencana. Selain diberi wewenang untuk membuat rencana, mereka juga diberi wewenang untuk mengevaluasinya secara internal (evaluasi diri).

Pengembangan kurikulum

Unit pendidikan dapat sepenuhnya mengembangkan kurikulum dengan merujuk pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mengembangkan apa yang dimaksud adalah untuk dapat memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi kurikulum, tetapi mungkin tidak mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional.

Manajemen Proses Pembelajaran

Di PBM sekolah diberikan kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik, baik siswa, guru, media atau fasilitas yang tersedia. Agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menghasilkan prestasi tinggi, proses pembelajaran harus diatur berdasarkan kebutuhan sekolah. Dengan kata lain, kurikulum tidak boleh dibebani oleh materi lain yang tidak relevan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa. Karena proses belajar mengajar adalah pemberdayaan siswa, terbuka hanya untuk penekanan pada penguasaan pengetahuan tetapi juga internalisasi sesuatu yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan hati nurani dan diinternalisasi serta diterapkan.

Manajemen Tenaga Kerja

Kewenangan sekolah untuk mengelola lapangan kerja nasih terbatas dalam konteks MBS, batas-batas ini terbatas pada mengelola penggunaan energi yang telah diangkat oleh pemerintah. Insentif staf kehormatan sebagian besar dapat dibayarkan melalui dana BOS atau komite sekolah. Unit pendidikan yang bekerja sama dengan pihak lain dapat mengambil sumber daya manusia dari luar karena terbatasnya daya yang dibutuhkan atau pemerintah tidak mungkin menunjuk mereka karena sifat keahlian mereka.

Manajemen Fasilitas Sekolah

Sekolah adalah lembaga yang paling sadar akan kebutuhan fasilitas yang terkait erat dengan kelangsungan proses belajar mengajar, dan oleh karena itu dalam pengelolaan fasilitas sekolah harus dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pembangunan. Namun, Peraturan Pemerintah No. 19. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VII bab 42 hingga 49 menjelaskan bahwa di bidang otoritas sarana dan prasarana untuk sekolah terdapat batasan yang didasarkan pada kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sekolah.

Manajemen keuangan

Otoritas sekolah dalam pengelolaan sektor keuangan secara hukum sesuai dengan konsep MBS, terutama sekolah negeri. Ini terkait dengan dana pendidikan yang dialokasikan 20% untuk biaya pendidikan selain gaji guru dari APBN dan APBD. Salah satu kenyataan yang telah terjadi dalam pendanaan adalah adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dengan dana BOS, sekolah dapat mengembangkan manajemen pendidikan di unit-unit pendidikan, meskipun di satu sisi kebijakan tersebut masih dirasakan tidak adil, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa sedikit. Namun, penyedia pendidikan dapat mengelola dana dengan ketentuan yang berlaku untuk berinovasi alokasi sumber pendanaan tidak hanya dari pemerintah tetapi dapat bersama-sama dengan komite sekolah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, bisnis dan industri (DUDI).

Layanan siswa

Mengenai layanan siswa yang terdesentralisasi termasuk penerimaan siswa baru, pengembangan / pembinaan / pembinaan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau memasuki dunia kerja hingga manajemen alumni. Dalam manajemen siswa kepala sekolah memiliki tugas untuk memilih siswa baru, mengatur pembelajaran, mengendalikan kehadiran siswa, melakukan tes kompetensi akademik / kejuruan, melaksanakan bimbingan karir dan melacak lulusan.

Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Dukungan moral dan finansial adalah inti dari hubungan sekolah dengan masyarakat di samping meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat berarti bahwa hubungan antara komunitas sekolah adalah proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan masyarakat mengetahui kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan serta mendukung kecerdasan dan bekerja bersama dalam meningkatkan sekolah.

Sebagaimana menurut Elsbree (1965) bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat memiliki tujuan:
a.Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak.
b. Meningkatkan tujuan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Kembangkan antusiasme dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan tentang arah kebijakan (kebijakan), perencanaan (perencanaan), program dan strategi untuk mengimplementasikan pendidikan di sekolah. Sehubungan dengan kondisi yang berbeda dalam pemikiran masyarakat, sekolah harus membuat program yang dapat menampung aspirasi dengan membentuk opini publik, yang merupakan opini yang dihasilkan dari integrasi berbagai opini di masyarakat sehingga terbentuk pemahaman yang lengkap.

Iklim Sekolah

Agar proses belajar mengajar yang efektif dapat terjadi, prasyarat utama adalah iklim sekolah yang kondusif-akademik, fisik dan non-fisik. Dengan kata lain menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan tinggi dari komunitas sekolah, dan mendukung kesehatan sekolah dan kegiatan yang berpusat pada siswa.
Seiring dengan perkembangan dunia ilmu manajemen telah berkembang sebagai fenomena kehidupan modern yang menyertai kehadiran berbagai organisasi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk pengelolaan aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupan bersama. Perilaku kooperatif sebagai sesuatu yang alami berdasarkan pada prinsip monoteisme, khalifah dan amanah. Manajemen Islam didefinisikan sebagai ilmu manajemen yang mengandung struktur teori yang komprehensif dan konsisten yang dapat dipertahankan dalam arti empiris berdasarkan jiwa dan prinsip-prinsip Islam.
Comment Policy: Please write your comments that match the topic of this page's posts. Comments that contain links will not be displayed until they are approved.
Open Comment
Close Comment